BOYOLALI – Kabupaten Boyolali kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan opini WTP ke-6 kali berturut-turut ini, menjadi kado peringatan hari jadi Kabupaten Boyolali ke-170 pada 5 Juni mendatang.
Penghargaan opini WTP tersebut diraih Boyolali setelah BPK selesai memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut, diserahkan Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo dan diterima langsung Bupati Boyolali, Seno Samodro didampingi Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, di aula BPK setempat, Jumat (26/5).
Atas raihan WTP ke-6 kalinya ini, Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto atas nama masyarakat Boyolali, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak, terutama tim Pemkab Boyolali yang bekerja keras sehingga prestasi WTP enam kali berturut ini bisa diraih.
“Atas nama masyarakat Boyolali, kami menyampaikan terima kasi dan apresiasi setinggi-tingginya ke berbagai pihak, terutama tim Pemkab Boyolali yang sudah bekerja keras sehingga Boyolali menerima LHP BPK atas LKPD 2016 dengan opini WTP ke-enam kali berturut-turut,” ungkap Paryanto.
Dengan prestasi ini, Paryanto berharap bisa terus dipertahankan. Menurut dia, ke depan Boyolali akan semakin terbuka dan transparan terutama dalam pengelolaan anggaran. Capaian prestasi ini lanjut dia, sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat Boyolali yang lebih maju dan sejahtera.
“Sekaligus sebagai hadiah khusus Hari Jadi Kabupaten Boyolali ke-170,” kata Paryanto.
Terpisah, Ketua BPK Provinsi Jateng dalam sambutannya mengatakan perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan BPK sebagai pemeriksa serta DPRD masing-masing. Komitmen bersama ini diperlukan untuk peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Menurut dia, terdapat empat langkah dalam pengelolaan keuangan negara. Selain komitmen kepala daerah dan kerja keras tanggung jawab pelaksana entitas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dua langkah lainnya, BPK menerapkan kebijakan dan strategi pemeriksaan serta adanya integritas, independensi, dan professional dalam pemeriksaan. Pihaknya menegaskan, kesempatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Sementara itu, selain Boyolali terdapat lima entitas atau Pemda yang menerima LHP LKPD 2016, yang juga memperoleh opini WTP. Kelima entitas tersebut yakni Pemkot Salatiga, Pemkab Grobogan, Purworejo dan Batang. Pemkot Salatiga dan Pemkab Batang tahun sebelumnya baru mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (HUMAS DPRD)
