BADAN ANGGARAN
STRUKTUR
Marsono, SH
Ketua
H. Fuadi, SH, MH
Wakil Ketua
H. Ali Hufroni, ST. M.Si
Wakil Ketua
Eko Mujiono
Wakil Ketua
Totok Eko YP, S.Sos, MM
Sekretaris
Susetya Kusuma DH, SH
anggota
Agung Supardi, S.Pd
anggota
Dwi Adi Agung Nugroho
anggota
Dwi Fajar Nirwana, A.Md
anggota
Joko Mulyono, A.Md
anggota
Joko Maryanto, SE
anggota
Ani Hartanti, S.ST, M.Kes
anggota
Bowo Hartono
anggota
Tiyono
anggota
Tatik Anggraini
anggota
Suyadi, SE
anggota
Gamma Wijaya, SH
anggota
H. Subagyo, SE, MM
anggota
Eni Susilowati
anggota
Ribut Budi Santoso, SP
anggota
A. Eka Wardaya, SP, MM
anggota
Hj. Nita Dewi Yuliani
anggota
H. Agus Ali Rosidi, SH, MH
anggota
Hj. Siti Zumrotun, S.Pd, M.Pd
anggota
BADAN ANGGARAN
- Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
TUGAS
- Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubenur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
